Karimun, Hbabe.id – Wakil Ketua 2 DPRD Karimun murka akibat dana yang dianggarkan saat pembahasan untuk menyelesaikan Tunda Bayar (TB) atau hutang di APBD 2025 malah dipergunakan untuk kepentingan lain.
Parahnya, penggunaan dana untuk kepentingan lainnya oleh Pemerintah Daerah Karimun tersebut tidak dikomunikasikan ke DPRD Karimun.
“Tadi saya tanyakan ke BPKAD, ternyata selain dari kelanjutan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP), ada lagi pengadaan 4 unit truck sampah, kontainer sampah dan ekskavator yang anggarannya diambil dari dana yang kita cadangkan untuk pembayaran hutang, dan kami tidak diberitahu soal ini,” ungkap Ady Hermawan, Senin (2/6/2025).
Ady melanjutkan, selain itu ada lagi kegiatan lain di OPD yang totalnya Rp 7 miliar dimana anggarannya juga menggunakan dana cadangan untuk pembayaran hutang.
“Yang kita cadangkan untuk pembayaran hutang di APBD 2025 itu awalnya sebanyak Rp 76 miliar namun dana ini tergerus untuk MPP, pengadaan-pengadaan serta kegiatan di OPD dan saat ini dihitung-hitung hanya tinggal sekitar Rp 54 miliar saja,” jelasnya.
Ady merasa kecewa atas sikap Bupati maupun Wakil Bupati Karimun yang tidak berkomunikasi ke DPRD Karimun saat ada evaluasi usai pembahasan.
“Wajar teman-teman di DPRD bertanya-tanya, kenapa kegiatan yang dicoret atau yang tidak ada ini saat pembahasan malah bisa muncul,” sambungnya.
Terakhir ia berharap, Bupati maupun Wakil Bupati Karimun dapat menjalin komunikasi dan koordinasi dengan DPRD Karimun sebelum mengambil langkah terkait penggunaan anggaran. Karna tupoksi DPRD Karimun yaitu fungsi pengawasan dan fungsi budgeting,” tutupnya. (*/)
Views: 146
